SEJARAH CBP-KPP
SEJARAH CBP
LATAR BELAKANG SEJARAH
Corps brigade pembangunan (CBP)
Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama
Corps Brigade Pembangunan (CBP) merupakan lembaga yang
dibentuk pada tahun 1963 dalam hal itu di latar belakangi peristiwa
persengketaan antara Indonesia dengan Malaysia atau istilah populernya
dikenal dengan istilah “ Gayang Malaysia “, peristiwa politik tersebut
yang berkaitan dengan persengketaan antara Repuplik Indonesia dengan
Malaysia memperebutkan daerah Kalimantan Utara (Serawak).
Kondisi riil yang terjadi pada saat itu untuk lebih jelas conteks_nya
yaitu politik luar negeri, terjadi pertentangan antara gagasan Presiden
Soekarno yang anti Emperalisme dengan pihak barat yang berupaya
menancapkan kukunya diwilayah Malaysia.
Kemudian Presiden Soekarno
mengintruksikan kepada elemen bangsa untuk segera membentuk Sukarelawan
Perang dan siap menggayang Malaysia.
Intruksi Presiden
tersebut secara lansung membuat seluruh elemen bangsa bersiap sedia
untuk melawan Imperalisme yang akan kembali menancapkan kukunya
diwilayah Asia Tenggara, Asnawi Latif pada waktu itu selaku Pimpinan
Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama yang merupakan bagian dari elemen
bangsa merasa terpanggil untuk berjuang bersama melawan iperalisme dari
bangsa barat, yang terbentuk dari kalangan pelajar Nahdhiyyin yang
kemudian dinamakan Sukarelawan Pelajar.
Deklarasi
dibentuknya sukarelawan Pelajar diadakan di Djogjakarta yang pada saat
itu merupakan lokasi dari kantor pusat PP IPNU, dan di barengi dengan
parade militer Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang merupakan wujud
dari kesiapan RI untuk Menggayang Malaysia.
Sejak saat
itulah kemudian Sukarelawan Pelajar yang dibentuk oleh Asnawi Latif
tersebut berjuang demi memperjuangkan Negara dan Bangsa untuk keutuhan
NKRI. Sukarelawan ini yang merupakan Embrio atau cikal bakal bagi
berdirinya Corps Brigade Pembangunan (CBP) Ikatan Pelajar Nahdlatul
Ulama. Yang kemudian ditetapkan pada Konferensi Besar IPNU di Pekalongan
pada tanggal 25 – 31 Oktober 1964 dengan nama Corps Brigade Pembangunan
(CBP). Yang kemudian dikenal dengan “doktrin Pekalongan”
Secara
etimologi Corps berasal dari bahasa Inggris yang memilki arti kesatuan
dalam komando, Brigade berarti pasukan yang disiapkan untuk bertempur
dan Pembangunan, memiliki arti membangun dalam rangka mengisi
kemerdekaan. Sedangkan secara terminologi Corps brigade pembangunan
berarti suatu lembaga yang dibentuk dalam satu komando untuk mengawal
pembangunan.
Pada moment tersebut Asnawi Latief selaku ketua umum
PP IPNU menunjuk Rekan Harun Rosyidi untuk menjadi Komandan Teknis CBP.
Pasca ditunjuk sebagai komandan tehnis CBP, rekan harun rosyidi
mengumpulkan kader-kader inti IPNU yang berpotensi untuk selanjutnya
dididik dan di latih kemiliteran serta keamanan guna mengantisipasi
gerakan yang membahayakan keutuhan negara kesatuan republik Indonesia
(NKRI) baik dari dalam maupun luar. Kondisi ini ditempuh karena
stabilitas politik dan kemanan yang tidak menentu pada saat itu.
Kemudian,
pada tahun 1965 saat terjadinya peristiwa G 30 S PKI. CBP sangat
berperan aktif dalam upaya memberantas PKI dan antek-anteknya. Ghirrah
Patriotisme Pelajar tersebut setelah terjadinya perubahan rezim dan
perubahan kondisi sosial politik Indonesia semakin surut. CBP menjadi
sebuah nama yang semakin tenggelam. Hingga kemudian masa kepemimpinan
Hilmi Muhammadiyah Ketua Umum PP IPNU pada tahun 1999 CBP dideklarasikan
kembali di Pondok Pesantren Pancasila Sakti Klaten Jawa Tengah.
Pendeklarasian kembali ini merupakan upaya IPNU untuk bisa memberikan
kontribusinya secara lebih luas pada Ere reformasi yang sedang
gencar-gencarnya diteriakkan oleh masyarakat seluruh Indonesia.
Kemudian
rekan Hilmi Muhammadiyah menunjuk rekan Agus Salim untuk menjadi
Komandan Nasional CBP. Pasca ditunjuk sebagai Kornas CBP, rekan Agus
Salim sangat gencar melakukan sosialisasi ke daerah-daerah untuk
mengaktifkan kembali CBP sampai ketingkatan ranting, Hingga memasuki
kongres XIII tahun 2000 di Makasar yang menetapkan rekan Abdullah Azwar
Anas sebagai Ketua Umum IPNU, selanjutnya ditunjuklah Rekan Edisyam
Risdiyanto komandan Nasional.
Pada masa ini CBP bergerak pada empat
bidang yakni : Kepanduan, Kepalangmerahan, SAR dan Cinta Alam. Rekan
Edisyam berhasil merumuskan kembali pola CBP dengan format baru yang
terangkum dalam peraturan organisasi/lembaga, penjabaran peraturan
organisasi/lembaga serta sistem pendidikan dan pelatihan sebagai acuan
dan panduan kegiatan CBP diseluruh Indonesia. Rumusan-rumusan tersebut
dibukukan pada masa itu yang disahkan pada masa kepemimpina Al Amin Nur
Wahab Nasution sebagai Pj Ketua Umum IPNU yang menggantikan Rekan
Abdullah Azwar Anas.
Perjuangan CBP tidak berhenti sampai disitu
saja, pada Kongres XIV Surabaya tahun 2003 yang menetapkan Rekan
Mujtahidur Ridlo sebagai Ketua Umum IPNU, melanjutkan program CBP
sebelumnya dibawah komando Rekan Ali Masdar Hasibuan.
Pada masa ini
lebih banyak difokuskan pada praktek terjun kelapangan terutama bidang
SAR dan kepalang merahan, disebabkan seringnya terjadi bencana skala
nasional misalnya terjadinya Tsunami di Aceh, Tanah Longsor di Banjar
Negara, Banjir bandang di Jember, Gempa Jateng-Jogja, Gempa dan Tsunami
di Pengandaran Jawa Barat. Pada periode ini pula CBP yang bergerak di
empat bidang yakni : Kepanduan, Kepalangmerahan, SAR dan Cinta Alam
difokuskan menjadi 3 bidang yakni : Kemanusiaan, Lingkungan Hidup dan
Kedisiplinan yang ditetapkan dalam Rakornas CBP pada 6 – 8 Januari 2006
bertempat di Wisma Depag Jakarta Selatan. Program ini berlanjut hingga
Kongres IPNU XV di Asrama haji Pondok Gede Jakarta, 9 – 12 Juli 2006
yang menetapkan Rekan Idy Muzayyad sebagai ketua umum IPNU dan
selanjutnya menunjuk Rekan Alvin M Hasanil Haq sebagai Komandan
Nasional.
Pada masa ini banyak hal yang dilakukan dalam rangka
memajukan dan mengembangkan potensi kader-kader CBP diantaranya : Kemah
Pelajar Hijau dalam Rangka Diklat Peduli Lingkungan 6 – 8 April 2007 di
Ponpes Wali Songo Gomang Singgahan Tuban, Workshop Ke-CBP-an 17 – 20 Mei
2007 di Ponpes Maslakul Huda pati. Tidak sampai disitu saja CBP juga
ikut serta dalam berbagai event kemanusiaan misalnya pada saat terjadi
Banjir Bandang di Jakarta.
Hasil Workshop di Pati mengamanatkan
CBP untuk menyelenggarakan Rakornas yang kemudian terselenggara pada 22 –
25 Agustus 2007 bertempat di Hotel Diamond Samarinda bersamaan dengan
penyelenggaraan Rakernas IPNU.
Pada Rakornas ini diputusakan beberapa
hal yang bekaitan dengan Ke-CBP-an diantaranya adalah sasaran kegiatan
CBP yang semula Kemanusiaan, Lingkungan Hidup dan Kedisiplinan menjadi
Kemanusiaan, Lingkungan Hidup dan Bela Negara, kemudian juga pada
Rakornas pada saat itu merubahan nama dari Corps Brigade Pembangunan
menjadi CORPS BARISAN PELAJAR.
Pada kongres 14 terpilihnya Ahmad
Syauqi kemudian menunjuk rekan Randi Ridwan sebagai KORNAS berikutnya.
Namun selama 1 th berjalan CBP tidak mengalami kemajuan yang signifikan
akhirnya melalui mekanisme reshufle Ahmad Syauqi menunjuk rekan Muhammad
Syahrial menggantikan Randi Ridwan dan pada workshop CBP tanggal 26 –
28 Juni 2010 di Sidoarjo terjadi beberapa perubahan yang signifikan pada
tubuh CBP yakni :
1. Perubahan nama CORPS BARISAN PELAJAR dikembalikan menjadi CORPS BRIGADE PEMBANGUNAN
2. Mekanisme Lembaga yang sebelumnya DEWAN KOORDINASI menjadi DEWAN KOMANDO
3.
Peraturan Organisasi dan Peraturan Administrasi (PO/PA) menjadi
Peraturan Lembaga dan Administrasi (PLA) yang kemudian disahkan pada
RAKORNAS Peraturan Diklat menjadi Petunjuk Pelaksanaan Teknis Operasi
Pendidikan dan Pelatihan (Juklak Tekops Diklat)
4. Peraturan Dewan Komando Nasional tentang Nomor Induk Anggota sebagai dasar pembuatan Database CBP
Hasil Workshop sidoarjo dibawa ke RAKORNAS Pontianak pada tanggal 29 Juli - 2 Agustus 2010.